Mengingat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Riau yang rendah, Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar, Senin (19/12/206) di Riau mengatakan, rendahnya serapan APBD Riau disebabkan gubernur yang ada saat ini  merupakan Pelaksana tugas (Plt) dari gubernur yang didefinitifkan 6 bulan yang lalu, sehingga ada kehati-hatian dalam penggunaan anggarannya. 

"Yang kedua kalau pemantik silpanya tinggi dia mungkin di 2017 ini bisa lebih berpengalaman mengelola berdasarkan musrenbang dari kecamatan maupun sampai ke kabupaten sehingga di dalam pengelolaan APBD saya pikir lebih profesional dan mempunyai sebuah prioritas pembangunan yang lebih mendominasi di dalam mengalokasikan anggaran," ucap Nasril politikus Partai Amanat Nasional.

Terkait adanya ketergantungan impor pangan, Nasril Bahar menambahkan, sektor perkebunan di Provinsi Riau cukup besar, kurang lebih ada 2,3 juta hektar areal perkebunan terutama sawit, lebih banyaknya lahan gambut mengakibatkan tidak terjadinya swasembada pangan. 

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Riau dipimpin oleh Mohammad Haekal, diikuti pula Aria Bima (F-PDIP), Eriko Sotarduga (F-PDIP), Juliari Batubara (F-PDIP), Adisatrya Suryo Sulisto (F-PDIP), Rieke Dyah Pitaloka (F-PDIP), Idris Laena (F-PG), Lili Asdjudiredja (F-PG), Bowo Sidik Pangarso (F-PG), Nurzahedi (F-Gerindra),  Sartono Hutomo (F-Demokrat), Nasril Bahar (F-PAN), Nasim Khan (F-PKB), Mantri Agoeng (F-PKS), Iskandar Syaichu (F-PPP), Mukhlisin (F-PPP), dan Slamet Junaedi (F-Nasdem). Kunjungan berlangsung 19-21 Desember 2016. (ndy) foto : Nadya/mr.